Dokumen ini berisi lima standar yaitu standar desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan evaluasi, baik untuk program level dasar maupun lanjutan. Saya kira cocok sekali diadopsi untuk program S1, S2 dan S3 dalam bidang teknologi pendidikan.

Selengkapnya silakan Anda download disini: aectstandardsrev2005.pdf. dokumen ini merupakan dokumen terbaru versi revisi tahun 2005.

Share This

 Viewed 132751 times by 1864 viewers

Apa sajakah jenis-jenisnya?

Apa sajakah paradigma kajian ilmiah itu?

Apa sajakah komponen kajian ilmiah itu?

Bagaimanakah cara melakukan kajian ilmiah?

Apakah kriteria umum penulisan kajian ilmiah yang baik itu?

Ini adalah sederet pertanyaan menasar yang harus dikuasai mahasiswa atau siapa saja yang  bergerak dalam bidan penelitian. Konsep dasar karya ilmiah tersebut dapat Anda pelajari lebih dalam dengan cara mendownloadnya disini: aspek-metodologis-karya-lmiah (ppt on pdf)

Share This

 Viewed 130489 times by 2137 viewers

Full article can be downloaded here: cases-of-innovative-tt.pdf

Share This

 Viewed 124461 times by 1503 viewers

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

KAJIAN KOMPETENSI GURU

DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN¹

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Tujuan umum dilakukannya pengkajian ini adalah memberikan masukan kebijakan kepada para pengambil keputusan kebijakan (decision makers) dan pengelola satuan pendidikan mengenai gambaran lapangan tentang penguasaan guru atas kompetensi pedagogik dan professional, serta kondisi yang mempengaruhi tercapai dan terlaksananya kompetensi tersebut. Masukan tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk dikembangkan atau dimantapkan lebih lanjut.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah bahwa penjabaran kompetensi guru yang bertolak dari ketentuan perundangan yang ada (termasuk Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang relevan) perlu diperkaya dengan kajian konseptual dan empirik, mengingat bahwa mengenai mutu pendidikan merupakan kepedulian global. Kecuali itu dipegang prinsip bahwa kompetensi guru itu perlu dibuktikan dengan penerapannya di lapangan, sehingga pernyataan tentang telah atau belum dikuasainya kompetensi tertentu harus diuji dengan hasil pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran.

Selengkapnya dapat Anda download dan baca disini: sinopsis-kompetensi-guru.pdf

Share This

 Viewed 117529 times by 2356 viewers

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PEMETAAN PENDIDIKAN KEJURUAN ¹

Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan telah pula digariskan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatitif, melainkan juga keseluruah komponen secara kualitatif. Dengan kata lain adalah pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk menye-diakan tenaga kerja tingkat menengah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian kebanyakan orangtua dan anak-anaknya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke atas. Demikian juga siswa yang prestasi akademiknya tinggi cenderung tidak memilih pendidikan kejuruan, melainkan pendidikan umum yang lebih leluasa untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Usaha untuk menarik minat masyarakat termasuk remaja lulusan pendidikan dasar, untuk memasuki sekolah kejuruan memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut tidak cukup hanya dengan melakukan promosi dengan misalnya mencetak dan menyebarkan informasi. Tetapi harus terlebih dahulu ditunjukkan hasil yang bermutu dan berdayaguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan kemudian menganalisis apakah realitas lapangan mengenai perkembangan pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan pendapat para pakar dalam bidang yang bersangkutan, dengan kebutuhan di lapangan kerja, dan dengan hasil kajian pustaka yang dilakukan. Obyek utama kajian ini adalah sekolah kejuruan yang terutama menyelenggarakan program pendidikan yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan, yaitu program tata busana, tata rias, tata boga, dan jasa pariwisata.

Secara operasional kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah kurikulum pendidikan kejuruan yang dimaksud sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan perkembangan lingkungan ?; 2. Apakah berbagai komponen dalam pelaksanaan sistem pembelajaran, termasuk proses pembelajaran, sarana-prasarana, pengelolaan, dan penilaian, telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan pendidikan ? ; 3. Apakah program pembelajaran telah menghasilkan lulusan yang kompeten untuk memasuki dunia kerja ? ; 4. Apakah program kejuruan yang dikembangkan sudah sesuai dengan pendapat para pakar dalam bidang yang bersangkutan ? ; 5. Seberapa jauh para lulusan sudah disiapkan untuk mandiri ? ; dan 6. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung terselenggaranya program pembelajaran yang bermutu ?

Mengingat banyaknya ragam pendidikan kejuuruan, maka kajian ini dibatasi hanya pada satu kelompok program kejuruan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan. Obyek kajian ini adalah 28 SMK yang ada di 18 provinsi yang dipilih secara sengaja (purposif). Pemilihan sekolah didasarkan pada kriteria: 1) wilayah seluas mungkin dengan memper-timbangkan keter­sediaan biaya; 2) berbagai status sekolah yang ada di ibukota provinsi dan kabupaten/kota; 3) menyelenggarakan program kejuruan kelompok pariwisata yang dimaksudkan, yaitu yang meliputi program kejuruan tata boga, tata busana, tata kecantikan, akomodasi perhotelan, dan jasa pariwisata.

Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif analitiik. Yang dideskripsikan adalah kenyataan lapangan sekolah dan lingkungannya. Deskripsi sekolah dan lingkungannya ini dapat juga dipandang sebagai pendekatan kasus jamak (multiple case studies), namun dapat juga termasuk sebagai pengkajian kebijakan sekolah yang bersifat eksplanatoris. Kedua sudut pandang tersebut digunakan dalam garis besarnya dalam pengkajian ini. Sedangkan pisau analiisis dikembangkan dengan menggunakan hasil kajian kebijakan, kajian konseptual dan kajian empirik.

Pada setiap sekolah dikumpulkan data melalui kuesioner, observasi kelas, sekolah dan lingkungan, serta wawancara. Pada tiga provinsi terpilih diselenggarakan diskusi terfokus (focuss group discussion=FGD) yang diikuti oleh beberapa unsur, yaitu: dinas pendidikan, pengawas, komite sekolah, kepala sekolah, ketua jurusan, guru program studi, lulusan, dan mitra industri. Data dari sekolah yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan lima (5) orang pakar dalam bidang yang terkait. Hasil yang diperoleh kemudian dijadikan bahan untuk seminar nasional yang dihadiri oleh representasi dari para responden. Hasil wawancara dengan pakar dan seminar kemudian di analisis dengan menggunakan hasil kajian konseptual dan empirik.

Temuan kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurikulum pada sebagian besar SMK yang diteliti pada umumnya kurang lengkap. Dengan tidak lengkapnya dokumen kurikulum tersebut diragukan apakah pengembangannya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja.

2. Tiap sekolah telah memperoleh anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan kurikulum tetapi tidak terungkap seberapa jauh dilakukan kerjasama antar sekolah. Kurikulum pada beberapa sekolah menunjukkan kesamaan yang besar, padahal kondisi dan lingkungan sekolah berbeda. Dalam seminar yang diselenggarakan juga terungkap bahwa peran dan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum diwujudkaan secara optimal.

3. Usaha sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan ternyata tidak hanya melalui “satu pintu”, karena ada beberapa proyek yang memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mengajukan proposal. Pada beberapa sekolah yang dikunjungi ternyata ada duplikasi dalam pengadaaan sarana pembelajaran. Demikian pula ada satu sekolah yang mendapat alokasi sarana untuk suatu laboratorium produktif tertentu, tetapi belum dapat difungsikan karena tenaga gurunya masih belum siap.

4. Proses pembelajaran pada umumnya telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun praktikum tersebut hanya diberikan dalam mata pelajaran keterampilan produktif. Untuk pelajaran keterampilan intelektual seperti matematik dan sains, tidak terungkap adanya praktikum berupa belajar pemecahan masalah, belajar berbasis proyek dan sebagainya.

5. Metode penilaian yang otentik dengan menggunakan instrumen berupa rubrik dan portofolio belum terungkap bukti pelaksanaannya. Analisis dokumen SAP atau RPP belum menunjukkan adanya bentuk penilaian tersebut.

6. Kompetensi lulusan masih berorientasikan pada kebutuhan lapangan kerja masa sekarang atau bahkan masa lalu, dan belum membuka wawasan ke masa mendatang. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang telah memicu globalisasi, baru sekedar diketahui dan dioperasikan, belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan kerja. Kemandirian sebagai salah satu kompetensi yang perlu dikuasai, belum tampak usaha pengem-bangannya. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam menghadapi situasi yang senantiasa berubah.

Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan hal-hal berikut :

1. SMK perlu dikembangkan sebagai organisasi belajar, yaitu dengan mengembangkan diri secara terus menerus sesuai dengan perkem-bangan lingkungan (sosial, budaya dan teknologi), dan berpegangan pada azas organisasi belajar. Program sosialisasi Pendidikan Kejuruan perlu dilakukan lebih gencar dengan cara menampilkan profil lulusan pada berbagai program/jurusan.

2. Perlunya dibangun kerja sama yang harmonis dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai pihak swasta yang memerlukan tenaga kerja terampil. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengubah sistem pendidikan dari output oriented menjadi job oriented sehingga angkatan kerja yang baru sudah siap masuk ke pasar kerja.

3. Untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mandiri atau mampu berwirausaha SMK perlu melakukan usaha-usaha baik dibidang pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, dengan menyertakan DUDI dalam kegiatan sekolah. Pihak DUDI menyarankan agar SMK menambah guru yang sesuai dengan bidangnya dan perlu meningkatkan kompetensi dan wawasan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keahlian yang diampunya.

4. Penilaian para pakar dan mitra industri terhadap kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Esensi dari lulusan SMK adalah tenaga kerja siap pakai pada level menengah, namun lulusan SMK secara umum belum mampu untuk itu, karena Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan dilatih kembali sehingga memerlukan biaya tambahan. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK.

5. Sarana dan prasarana perlu dilengkapi untuk semua jurusan, termasuk pengadaan wahana pelatihan berbasis produksi (teaching factory) juga sudah diterapkan dalam kegiatan di setiap unit produksi. Untuk itu perlu ditentukan kebijakan satu pintu, sehingga tidak terjadi duplikasi dan/atau perhatian yang terfokus pada jurusan tertentu saja

6. Program kejuruan harus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar lulusan dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan kerja yang berkembang pesat, program pendidikan kejuruan perlu dikembangkan dengan basis pengetahuan dan teknologi yang luas. Program yang terlalu menjurus atau sempit, kurang sesuai lagi dengan tuntutan dunia kerja. Idealnya program dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan semata, tetapi juga berorientasi pada proses yang mengembangkan kemampuan berpikir logis, etis, dan estetis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dan tuntutan dunia kerja.

7. Rencana penambahan jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyal dari SMU perlu dipertimbankan kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayatarik pendidikan kejuruan, dan meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan pendidikan.

Share This

 Viewed 105791 times by 2655 viewers

Kajian Prakarsa SMA/MA dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan  mutu pendidikan merupakan suatu agenda utama dalam pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh hasil yang juga bermutu yaitu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai payung hukum dan panduan untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah, namun pelaksanaan ketentuan perundangan dan panduan tersebut diduga masih belum berkembangn sebagaimana diinginkan. Disamping peraturan perundangan, Pemerintah juga telah memfasilitasi penataran bagi para guru, penyediaan buku-buku pelajaran, pengembangan kurikulum, penambahan jumlah gedung-gedung sekolah, serta kelengkapan berbagai sumber belajar.

Pada jenjang pendidikan menengah, masalah mutu pendidikan menjadi krusial, karena ditinjau dari segi usia para lulusannya sudah siap memasuki dunia kerja, atau menueruskan ke jenjang pendidikan tinggi. Lapangan kerja maupun pendidikan tinggi memerlukan masukan (intake) yang memenuhi syarat mutu agar efektivitas maupun produktivitas kegiatannya dapat ditingkatkan sesuai dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu diputuskan untuk dilakukan pengkajian tentang mutu pada jenjang pendidikan menengah umum.

Fokus pengkajian ini adalah prakarsa yang dilakukan oleh satuan pendidikan menengah umum untuk meningkatkan mutu pendidikan. Secara lebih operasional pengkajian ditujukan untuk mengungkap dan menganalisis informasi mengenai : 1) Profil dan status satuan pendidikan yang dijadikan obyek pengkajian; 2) Prakarsa yang dilakukan di satuan pendidikan tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan; 3) Landasan dikembangkannya prakarsa tersebut; 4) Prasyarat yang memungkinkan berkembangnya prakarsa untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 5) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat berkembangnya prakarsa dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pengkajian ini dilakukan di 38 satuan pendidikan, yang terdiri atas 16 SMA Negeri, 13 SMA Swasta, dan 9 MAN. Di antara ke 29 SMA tersebut ada sembilan sekolah nasional yang dikembangkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional (SNBI), tujuh sekolah unggulan dan 13 sekolah regular. Sedangkan di antara 9 MAN ada 8 MAN model dan satu MAN regular. Sekolah-sekolah tersebut secara sengaja dipilih dengan kriteria meliputi : 1) wilayah seluas mungkin dengan mempertimbangkan ketersediaan biaya; 2) berbagai status sekolah/madrasah; 3) lokasi sekolah di desa, kota kecil dan kota besar; 4) sekolah negeri dan swasta; 5) ragam usaha pembaharuan yang dapat diketahui melalui berbagai laporan termasuk dari media massa.

Pengkajian dilakukan dengan pendekatan studi kasus jamak (multiple case studies). Pendekatan studi kasus dalam pengkajian ini karena menggunakan data empirik, dimana obyek yang dikaji adalah suatu gejala yang terjadi di saat ini dalam konteks kehidupan nyata yang batas-batas antara gejala dan konteks sama sekali tidak jelas, dan bila banyak sumber bukti yang dipergunakan. Pengkaji tidak memanipulasi atau mengendalikan data, hanya mengumpulkan data seperti apa adanya.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, wawancara dan analisis dokumen. Kuesioner dibagikan kepada Kepala Sekolah/ Madrasah dan dua orang guru. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan belajar-pembelajaran di kelas dan mengamati keadaan lingkungan. Pada setiap sekolah/madrasah observasi dilakukan pada dua kelas. Untuk menguatkan hasil obervasi dan kuesioner, pengkaji mewawancarai guru kelas yang diamati dan pimpinan sekolah.

Temuan pengkajian menunjukkan bahwa prakarsa dalam pening-katan mutu pendidikan ditanggapi dan dilaksanakan secara bervariasi, tergantung pada status sekolah/madrasah, kompetensi guru, ketersediaan sarana-prasarana dan dana, dan keadaan lingkungan. Observasi kegiatan belajar-pembelajaran di kelas menunjukkan masih dominannya peran guru dengan melakukan kegiatan pengajaran, bukan pembelajaran yang berfokus pada aktivitas siswa (student centered).

Berbagai prakarsa telah tumbuh dan berkembang dari sekolah/ madrasah sendiri. Namun perkembangan itu dimungkinkan karena adanya payung hukum dan kebijakan. Misalnya dengan ditetapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, boleh dikatakan bahwa satuan pendidikan mempunyai peluang yang tak terbatas dalam mengembangkan prakarsa.

Share This

 Viewed 90860 times by 1605 viewers

Kajian Elaborasi Indikator Mutu Proses Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Selama ini pemerintah telah banyak melakukan berbagai usaha dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, antara lain menerbitkan peraturan perundangan, mengadakan penataran bagi para guru, menyediakan buku-buku pendidikan dan pengembangan kurikulum yang ada. Selain itu secara fisik, pemerintah telah menambah jumlah gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia, serta melengkapi sekolah dengan berbagai sumber belajar lain seperti media pembelajaran, kotak percobaan IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan sebagainya.

Peningkatan mutu pendidikan dalam era pembangunan yang bersifat global, mau idak mau harus mendapat perhatian utama, sebab kalau tidak, maka masyarakat dan bangsa Indonesia akan terpuruk dalam pergaulan dunia. Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, dilihat dari indikator ekonomi, ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya, bukan ditentukan oleh kekayaan sumber alam. Sumber daya manusia yang bermutu tidak ada begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses pendidikan, yang juga harus bermutu tinggi.

Lundvall seperti dikutip oleh Mansell dalam laporan untuk UNSCTD (1998:11) menyatakan bahwa kunci pembangunan ekonomi terletak pada pengetahuan, dan karena itu proses yang terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah belajar; belajar sifatnya interaktif dan terjalin dalam proses di masyarakat. Sedangkan belajar itu sendiri merupakan inti dari pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1) melalui pendidikan setiap orang dapat belajar; 2) dengan belajar orang akan menguasai kompetensi tertentu; 3) dengan menguasai kompetensi orang dapat berkarya atau memberikan jasa; 4) dengan berkarya atau memberikan jasa mereka dapat memperoleh penghasilan; 5) dengan memperoleh penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang senantiasa berkembang; 6) dengan adanya kebutuhan yang semakin berkembang maka akan berkembang pula produksi dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan; 7) dan dengan perkembangan produksi dan perdagangan ini maka ekonomi dapat tumbuh dan maju.

Istilah mutu mengandung banyak pengertian dan rujukan; ada yang berpendapat bahwa mutu atau kualitas adalah sesuatu yang baik, dan ada yang berpendapat bahwa mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan standar. Sedangkan pengertian standar sendiri dapat dibedakan dalam satu rentangan dengan “ambang” (threshold) atau standar minimal pada ujung yang satu, dan baku-mutu (benchmarck) pada ujung rentangan yang lain.

Konsep tentang mutu pendidikan dengan demikian juga diartikan secara berbeda beda, tergantung pada situasi, kondisi dan sudut pandang. Ada yang berpendapat bahwa mutu pendidikan ditandai dengan kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan, daya tarik pendidikan yang besar, efektivitas program, serta efisiensi dan produktivitas kegiatan. Sementara itu masyarakat umum berpendapat bahwa ukuran mutu yang utama adalah besarrnya lulusan sekolah dengan nilai yang tinggi. Seringkali masyarakat juga berpendapat bahwa mutu selalu berkaitan dengan biaya, yaitu mutu yang tinggi selalu berarti dengan biaya yang tinggi. Padahal biaya yang tinggi tidak selalu menjamin mutu yang baik, apalagi karena sekarang ini sedang terjadi gejala komersialisasi pendidikan, yang berorientasi kepada seklah yang “menjual citra dan ijazah”.

Perbedaan sudut pandang didasarkan pada pendapat bahwa dalam proses pendidikan ada tiga unsur yang berkepentingan. Yang pertama adalah pemerintah dan/atau yayasan bagi pendidikan swasta yang menentukan aturan pengelolaan (termasuk anggaran dan tatalaksana); kedua adalah peserta didik beserta orangtuanya yang memperoleh manfaat dari hasil pendidikan; dan ketiga adalah masyarakat, yang memperoleh manfaat dari tersedianya tenaga terdidik. lKetiga sudut pandang ini ada kemungkinan berbeda dalam mengartikan mutu proses pendidikan.

Dalam dua kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai prakarsa sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pimpinan satuan pendidikan yang dikaji berpendapat sejalan dengan pendapat umum. Yaitu bahwa ujung proses pendidikan yang bermutu adalah jumlah dan nilai kelulusan di atas standar. Pengkajian tersebut dilakukan di 28 satuan pendidikan dasar dan 36 satuan pendidikan menengah. Tim pengkaji bahkan menemukan bahwa di suatu sekolah unggulan yang diusahakan berstandar nasional berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan SMA Ditjen MPDM No.802a/C4/Mn/2006 ttg. 25 April 2006, diuntut nilai minimal 7.5 bagi siswanya untuk semua matapelajaran. Bila kurang dari standar itu siswa dipindahkan ke sekolah lain. Padahal sekolah tersebut tidak memiliki laboratorium yang memadai. Paradigma pengajaran masih diterapkan dengan guru yang lebih aktif, dan belum melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada siswa belajar aktif.

Pengkajian ini berusaha untuk mengidentifikasi apa saja indikator mutu proses pendidikan pada jalur pendidikan formal. Tiap indikator kemudian dielaborasikan sehingga jleas makna. Pengkaijan dilakukan mengunkana metode Delphi dalam tiga putaran. Putaran pertama melibatkan 121 orang yang meliputi para pakar pendidkan, tokoh masyarakat, pejabat dalam lingkungan pendidikan, dan praktisi (pengawas, kepala sekolah/ madrasah, dan guru).

Pada putaran pertama dijaring pendapat dengan pertanyaan terbuka. Pendapat dari para responden terkumpul sebanyak 824, yang dapat diringkas menjadi 384 pernyataan atas dasar kesamaan makna. Ke 384 indikator tersebut kemudian diolah lagi dengan penggabungan yang setara generalisasinya. Penggabungan tersebut menghasilkan 64 indkator, yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu 1) profesionalisme guru, 2) kurikulum dan proses pembelajaran, 3) sarana, prasarana dan sumber belajar, 4) penilaian belajar dan pembelajaran, 5) daya tarik dan keberhasilan belajar, 6) pengembanagn budaya kelembagaan, dan 7) pendayagunaan lingkungan.

Pada putaran kedua dijaring pendapat dari 59 responden dengan latar belakang yang seimbang seperti pada putaran pertama. Kuesioner pada putaran ini merupkan kuesioner terstruktur; responden diminta untuk memberikan skor terahap ke 64 indikator. Skor 5 menunjukkan urgensi yang tinggi indikator tersebut terhadap peningkatan mutu proses pendidikan, dan skor 1 menunjukkan urgensi yang rendah. Hasil penjaringa pendapat menunjukkan bahwa skor tertinggi (Guru menguasai materi pelajaran) dengan total 275, dan skor terendah (Pembelajaran dinilai oleh stakeholder) dengan total 188 dari 59 responden.

Kegiatan putaran ketiga merupakan workshop untuk memantapkan hasil pengumpulan pendapat sebelumnya, yang diikuti oleh 38 orang. Workshop ditujukan untuk : 1) memperoleh kesepakatan mengenai indikator mutu proses pendidikan yang sebaiknya, berdasarkan pada pengolahan hasil kuesioner putaran kedua; 2) memperjelas uraian mengenai indikator mutu yang diperlukan; 3) mengidentifikasi saran-saran dan masukan lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu proses pendidikan.

Berdasarkan masukan dalam workshop disarankan agar jumlah kategori disederhanakan menjadi enam (semua tujuh), sedang jumlah indikator yang semua ada 64 dimampatkan menjadi 58. Beberapa elaborasi indikator sempat dirumuskan dalam workshop, namun selebihnya diserahkan kepada Tim Pengkaji untuk melengkapinya. Hasil akhir yang diolah oleh Tim Pengkaji adalah sebagai tertera dalam daftar berikut :

Indikator Mutu Proses Pendidikan

No.	Indikator
A. Profesionalisme Guru
1	Guru menguasai materi pelajaran dan Ipteks
2	Guru memiliki sikap dan perilaku yang dapat diteladani
3	Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi.
4	Guru menjadi motivator agar peserta didik aktif belajar.
5	Guru berlaku jujur, adil dan menyenangkan.
6	Guru menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknik penilaian
7	Guru bersikap terbuka dalam menerima pembaruan dan wawasan.
8	Guru memperhatikan perbedaan karakteristik setiap peserta didik.
9	Guru mendapat kemudahan/kesempatan mengembangkan pribadi dan profesionalisme.
B. Kurikulum
1	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masya-rakat
2	Pengembangan kurikulum mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3	Program pembelajaran disusun secara sistematis dan komprehensif
4	Program pembelajaran mendukung aspek spiritual, intelektual, sosial, emosional dan kinestetik
5	KBM dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin.
6	Pengembangan kurikulum meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta didik
7	Pengembangan kurikulum berfokus pada perkembangan potensi peserta didik secara optimal.
8	Pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat
9	Pengembangan kurikulum dilakukan secara proposional antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal
10	Pengembangan Kurikulum secara kolaboratif dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder).
11	Pengemb. dan implementasi kurikulum dilaksanakan secara kolegial dlm forum kerja guru.
12	Pengemb. kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah.
C. Sarana Prasarana dan Sumber Belajar
1	Dimanfaatkan sumber belajar yg bervariasi, termasuk lingkungan.
2	Tersedianya sarana dan prasarana yg mendukung proses belajar dan pembelajaran.
3	Sarana dan sumber belajar mudah diperoleh oleh setiap peserta didik
4	Tersedianya buku pelajaran yang bermutu dan layak, sesuai dengan jumlah peserta didik,.
5	Tersedianya perpustakaan, koleksi pustaka dan pelayanan yang memadai.
6	Dimanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dlm proses pembelajaran.
7	Pengaturan sarana yg menjamin keamanan, kebugaran, kesehatan dan kenyamanan dlm belajar.
8	Tersedianya laboratorium, fasilitas olah raga, dan ruang kreatif yg diperlukan
D. Penilaian Belajar dan Pembelajaran
1	Penilaian dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan
2	Penilaian dilakukan secara terbuka, obyektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3	Penilaian dilaksanakan secara otentik
4	Penilaian hasil belajar dan pembelajaran digunakan untuk pembinaan lebih lanjut
5	Penilaian terhadap peserta didik dilakukan mencakup keseluruhan aspek Pengemb. potensi
6	Proses pembelajaran diawasi secara internal dan eksternal
E. Peserta Didik
1	Peserta didik yang mengalami hambatan belajar atau kecerdasan khusus memperoleh bimbingan khusus.
2	Peserta didik berminat untuk tetap bersekolah dan tidak ada drop out.
3	Terbukanya kesempatan percepatan belajar bagi peserta didik yg mampu.
4	Terbukanya kesempatan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pembinaan.
5	Mutu lulusan peserta diatas standar nasional.
6	Kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhankecakapan hidup
7	Berkembangnya kemampuan siswa dalam mengikuti perubahan lingkungan
F. Pengembangan Kelembagaan dan Lingkungan
1	Adanya komitmen bersama untuk mencapai proses dan hasil yang terbaik.
2	Suasana satuan pendidikan yg menyenangkan
3	Visi, misi dan tujuan sekolah yang berprinsip sederhana, terukur, dapat diterapkan, beralasan, dan dengan batasan waktu.
4	Sekolah/madrasah memperoleh dukungan dari masyarakat, orang tua, alumnus, dan pihak yang berwenang
5	Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai
6	Keterbukaan komunikasi dalam pengambilan keputusan.
7	Terjaminnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
8	Proses dan hasil pendidikan dpt dipertanggungjawabkan
9	Para penyelenggara pendidikan melakukan refleksi untuk perbaikan diri
10	Rencana kerja disusun bersama antara sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dan dinas yang terkait
11	Terjalin hubungan yang serasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
12	Satuan pendidikan mengelola sumber daya secra transparan dan akuntabel
13	Didayagunakannya narasumber dlm pembelajaran
14	Dikembangkannya jaringan kemitraan antar satuan pendidikan lokal, regional dan internasional.
15	Terjalinnya kerjasama secara kelembagaan dengan pihak lain
16	Terbangunnya partisipasi masayarakat dalam mendukung penyeleng-garaan pendidikan

Mengingat keterbatasan pengkajian, baik dalam skala penjaringan pendapat maupun metodenya yang baru pada taraf pengumpulan pendapat, maka direkomendasikan agar :

1. Dilakukan uji banding dengan berbagai pedoman yang sudah ada misalnya pedoman BAN S/M dan pedoman yang disepakati oleh UNESCO

2. Dilakukan uji validitas indikator dengan uji-coba lapangan pada sejumlah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

3. Dirumuskan keterukuran masing-masing indikator, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Share This

 Viewed 75871 times by 2176 viewers

Artikel lengkap dapat Anda download dan baca disini: menyingkap-tabir-kebenaran-ilmiah.pdf

Share This

 Viewed 62156 times by 1389 viewers

Human resources development has been decided as one of the foci of the second long
term development plan in Indonesia. Education, in broadest sense, is the major human resources development. Education should not be conceived as mainly being the responsibility of formalized institutions such as schools, colleges, universities etc. Education takes place also in home environment and the social environment of the learners. This is especially true in the globalization era, where information is readily available regardless of its values.
During the previous 25 years development plan, the Indonesian educational system has made a substantial gains quantitatively. Universal access to primary school has virtually been
achieved ; nearly all children between the age of 7 and 12 in Indonesia comprising a total number of more than 28 million children- have acquired access to six years primary education. The present foci of development in the schooling is to increase the basic educational requirement to nine years, and is called Universal Nine-years Basic Education (UBE). The UBE is considered as the necessary foundation in meeting the primary development goal of the creation of a broad based, skilled, flexible and technology-literate workforce.
It is generally agreeable that for the realization of the goal of education it will be necessary to have a program that starts with basic education and then looks beyond it to a cross sectoral initiative that deals with lifelong learning, vocational education and training at all levels, from initial training to in-service provision.
The primary concern in providing the education is on the provision of learning opportunity
for every citizen by making available a wide variety of learning resources and techniques.
Considering the socioeconomic-cultural diversity and the geographic conditions, the Indonesians must have the opportunity to choose from a broad menu of learning opportunities. In providing these opportunities, one has to seeks and create tools and techniques which are beyond the traditional way of thinking and doing. These tools and techniques are known as educational technology.

Full article can be downloaded here: edtech-systemic-change.pdf

Share This

 Viewed 51005 times by 1291 viewers

Pembelajaran pada dasarnya adalah:

• proses interaksi  antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar ppada suatu lingkungan belajar.
• Kegiatan profesional untuk memberikan kemungkinan dan / atau kemudahan orang lain untuk belajar dengan sengaja, terarah dan terkendali.
• Intervensi dengan tujuan terjadinya belajar

Oleh karenanya, berbicara pembelajaran, maka ada beberapa isu aktual yang harus kita pertimbangkan. Isu aktual tersebut adalah terkait dengan isu pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian belajar dan pembelajaran. Disini saya ingin menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari teacher-centered learning menuju student-centered learning, dari paradigma landasan teori behavioristik menuju konstruktivistik dan pendekatan ilmiah berdsasarkan teori-teori pembelajaran.

Selengkapnya, Anda bisa download dan pelajari bahan presentasi saya disini: pembelajaran-di-perguruan-tinggi

Share This

 Viewed 43366 times by 1659 viewers